Miskin tapi "ada yang kaya"

Seperti menjadi tradisi sejak saya berkeluarga, diakhir bulan saya dan istri menyusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Keluarga ( RAPBK ). Kami susun menjadi beberapa pos - pos baik pemasukan dan pengeluaran ( bergaya modern seperti sebuah "negara "). Terkadang pos pengeluaran lebih besar ( tinggal di Kalimantan biaya hidupnya sama dengan kayak tinggal di Jakarta bahkan utk beberapa hal biayanya melebihi di Jakarta ) dari pos pemasukan ( apalagi pemasukan mengandalkan gaji bulanan yg konstan, setiap akhir tahun berharap ada perubahan ). Nah.....kalau sudah begini, langsung evaluasi pengeluaran dan dibuat skala prioritas, kalau memang tidak memungkinkan ada item yang bisa ditunda, kami mencari sumber dana lain, biasanya yang menjadi sasaran adalah bapak - ibu untuk menyokong dana ( he..he..he.. sudah berkeluarga koq masih ngrepoti orang tua ).
Kalau sudah selesai penyusunan RAPBK, kami "presentasikan" ulang, untuk menyakinkan lagi. Setelah itu kami sepakati untuk dilaksanakan RAPBK itu menjadi APBK ( Anggaran Pembangunan dan Belanja Keluarga ). Setelah masuk periode APBK, kami kumpulkan dana masuk dan kami masukkan dalam pos - pos pengeluaran. Terkadang dalam prakteknya, di pos - pos pengeluaran, dana yang kami rencanakan dikurangi dan masuk ke tabungan pribadi. Akibatnya kualitas dan kuantitas yang disepakati dalam belanja kebutuhan menjadi berkurang, kebutuhan hidup sebulan berkurang atau paling tidak barang yang dibeli kualitasnya turun. Pas...diakhir bulan akan menuai protes dari pihak lain, sementara pihak yang lain tenang - tenag saja karena sudah ada dana di tabungan pribadi.

Nah...Secara analogi sederhana saja, bagaimana kalau hal tersebut terjadi di sebuah negara ? Ada APBN, ada yang "korupsi", ada kemiskinan tapi ada juga orang terkayanya. Tidak heran ada daerah yang merasa "heran", APBDnya besar tapi koq...angka kemiskinannya juga tinggi. Kira - kira kemana dana APBD yang besar itu ?